JAKARTA - Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih sangat kecil dan jauh dari ideal sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Seharusnya anggaran lembaga antikorupsi di sebuah negara mencapai 0,5% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hal tersebut diungkapkan Mantan Komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) lembaga anti korupsi Hong Kong Bertrand de Speville saat berkunjung ke Kantor KPK, Jakarta, pekan lalu. "Negara yang berhasil memberantas korupsi setidaknya mengalokasikan 0,5% dari total anggaran negara," ujar Bertrand.
Dia mengatakan, anggaran untuk KPK di Indonesia saat ini masih tergolong sangat kecil atau baru sekitar 0,05% dari total anggaran negara. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sedikitnya sumber daya manusia dan masih minimnya infrastruktur KPK. "Sangat tidak mungkin pemberantasan korupsi dengan hanya mengandalkan 750 staf, ditambah lagi gedung yang digunakan hanya dapat menampung 350 orang," kata Bertrand.
Investasi Lagi
Dia membandingkan dengan lembaga serupa di Hong Kong. Dengan populasi penduduk Hong Kong sekitar 7 juta jiwa, negara tersebut memiliki 1.200 pegawai antikorupsi. Bahkan 900 orangnya khusus untuk menangani masalah investigasi. "Ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan menteri keuangan," jelas Bertrand.
Menurut dia, penambahan SDM dan infrastuktur otomatis juga menambah anggaran. "Ini artinya, masyarakat Indonesia harus investasikan lagi sumber daya manusia dan keuangan apabila masih berharap masalah korupsi ini ingin diberantas habis," papar pria yang pernah diminta untuk ikut membantu menyusun UU KPK tersebut.
Sumber- http://www.kpk.go.id
0 komentar:
Posting Komentar